Bab IV
Permasalahan Kependudukan dan Dampaknya terhadap pembangunan
D. Upaya mengatasi Masalah Kependudukan
1. Masalah Kuantitatif
a. Jumlah Penduduk yang besar
b. Pertumbuhan penduduk yang tinggi
c. Persebaran dan Kepadatan penduduk yang tidak merata
2. Masalah Kualitatif
a. Tingkat kesehatan penduduk yang rendah
b. Tingkat pendidikan yang rendah
c. Tingkat pendapatan yang rendah
Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah:
a.Jumlah penduduk dan pertumbuhannya diatasi dengan program keluarga berencana
b.Persebaran dan Kepadatan penduduk diatasi dengan:
1. Program transmigrasi
2. Pembangunan lebih intensif di kawasan indonesia timur
c.Tingkat kesehatan yang rendah diatasi dengan:
1. Pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin
d.Tingkat pendidikan yang rendah diatasi dengan:
1. Penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja
2. Penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja
e.Tingkat pendapatan yang rendah diatasi dengan:
1. Optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja
2. Penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha
Bab V
Proses Kolonialisme Barat di Indonesia
A.Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Kolonial
1.Sistem Penyerahan Wjib oleh VOC
Dengan hak-hak istimewa yang telah dimiliki VOC, maka kongsi dagang yang sering disebut kompeni ini berkembang dengan cepat. Kependudukan Portugis mulai terdesak, dan bendera kompeni mulai berkibar.
Pada zaman kompeni penduduk kerajaan-kerajaan diharuskan menyerahkan hasil bumi seperti beras, lada, kopi, rempah-rempah, kayu jati dan lain sebagainya kepada VOC.
2.Sistem Kerja Wajib (Kerja Rodi)
Louis Napoleon kemudian mengirim Herman Willem Daendles sebagai gubernur jenderal dengan tugas utama mempertahankan pulau Jawa dari ancaman Inggris.
3.Sistem Sewa Tanah
Dengan adanya Kapitulasi Tuntang, maka Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Inggris mengirimkan Thomas Stamford Rafles sebagai letnan gubernur di Indonesia.
Secara konkrit Raffles ingin menghapus segala penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang selama zaman VOC selalu dibebankan kepada rakyat, khususnya para petani.
4. Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel)
Pada tahun 1830 terjadi perubahan. Ketika itu negara Belanda sangat parah karena harus membiayai perang diponegoro. Johannes Van den Bosch, yang kemudian menjadi gubernur jenderal mengajukan rencana untuk dapat meningkatkan produksi tanaman ekspor di Indonesia.
5. Pelaksanaan Politik kolonial Liberal
Pelaksanaan poliik kolonial liberal ditandai dengan keluarnya undang-undang agraria dan undang-undang gula.
a.Undang-undang Agraria
Undang-undang agraria merupakan sendi dari peraturan hukum kolonial di Indonesia yang berlangsung dari 1870 sampai 1960. Peraturan itu dihapus dengan keluarnya UUPA (Undang-undang pokok agraria tahun 1960) oleh Pemerintah Republik Indonesia
b.Undang-undang Gula
Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut keluar
Indonesia, tetapi harus diproses di dalam negeri. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta.
Indonesia, tetapi harus diproses di dalam negeri. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta.
6. Politik Etis
Pencetus politik etis ini adalah Van Deventer. Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah De gids yang berjudul Eeu Eereschulds. Van deventer menjelaskan bahwa Belanda berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurknan.
B. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kolonial
1. Bidang Politik
Pengaruh Belanda makin kuat karena intervensi yang intensif dalam persoalan-persoalan intern negara-negara tradisional seperti dalam soal penggantian tahta, ataupun campur tangan dalam menentukan kebijakan politik negara.
2. Bidang Sosial Ekonomi
Dengan masuknya sistem ekonomi uang, maka beban rakyat bertambah berat. Ekonomi uang memudahkan bagi pelaksana pemungutan pajak, peningkatan perdagangan hasil bumi, lahirnya buruh upahan, masalah tanah dan penggarapannya.
3. Bidang Kebudayaan
Dalam bidang kebudayaan, pengaruh kehidupan barat di lingkungan tradisional makin meluas. Cara pergaulan, gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, dan pendidikan barat mulai dikenal di kalangan atas.
C. Bentuk-Bentuk Perlawanan Rakyat dalam Menentang Kolonialisme Barat di Berbagai Daerah.
1.Perlawanan Pattimura (1817)
a. Latar Belakang terjadinya Perlawanan
Maluku termasuk daerah yang paling awal didatangi oleh Belanda, yang kemudian berhasil memaksakan monopoli perdagangan. Kembalinya pemerintah kolonial Belanda di Maluku, Pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib.
b. Jalannya Perlawanan
Protes rakyat dibawah pimpinan Thomas Mutalessi diawali dengan penyerahan daftar keluhan-keluhan kepada Belanda. Daftar itu ditandatangani oleh 21 penguasa orang kaya, patih, raja dan saparua nusa laut.
Serangan dimulai tanggal 15 Mei 1817 dengan menyerbu pos Belanda di Porto. Residen Van Den Berg dapat ditawan, namun kemudian dilepas lagi.
c. Akhir Perlawanan
Serangan Belanda tersebut, menyebabkan pasukan Pattimura semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Belanda membujuk Pattimura untuk diajak kerja sama, namun Pattimura menolak. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Desember 1817 Pattimmura dihukum di depan benteng Victoria Ambon. Sebelum digantung, Pattimura berkata “Pattimura-pattimura tua boleh dihancurkan, tetapi sekali waktu kelak pattimura-pattimura muda akan bangkit”.
2. Perlawanan Kaum Padri
a. Latar Belakan terjadinya Perlawanan
Kaum adat di minangkabau mempunyai kebiasaan yang kurang baik yaitu minum-minuman keras, berjudi, dan menyabung ayam. Kebiasaan itu sangat bertentangan dengan agam islam dan kaum padri.
Tujuan gerakan Padri adalah untuk membersihkan kehidupan agama islam dari pengaruh-pengaruh kebudayaan dan adat istiadat setempat yang diangga menyalahi ajaran agama islam.
b. Jalannya Perlawanan
Musuh kaum Padri selain kaum adat adalah Belanda. Perlawanan dimulai tahun 1821 dengan serbuan ke berbagai pos Belanda dan pencegatan terhadap patroli Belanda. Tanggal 22 Januari 1824 diadakan perjanjian Mosang dengan kaum Padri, namun kemudian dilanggar oleh Belanda.
c. Akhir Perlawanan
Setelah daerah-daerah sekitar Bonjol dapat dikuasai oleh Belanda, serangan ditujukan langsung ke benteng Bonjol. Membaca situasi yang gawat ini, Tuanku Imam bonjol menyatakan bersedia untuk berdamai. Perundingan Perdamaian ini adalah siasat mengulur waktu, agar dapat mengatur pertahanan lebih baik, yaitu membuat lubang yang menghubungkan pertahanan dalm benteng ke luar benteng.
Namun siasat itu gagal, Pasukan Padri terdesak dan benteng Bonjol dapat dimasuki oleh pasukan Belanda menyebabkan Tuanku Imam Bonjol beserta sisa pasukannya menyerah pada tanggal 25 oktober 1937.
